Page 25 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 1.
Perubahan Norma UU ITE

PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU- PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU- UU NO. 19 TAHUN 2016
VIII/2010 XIV/2016

Diputus 24 Februari 2011 Diputus 7 September 2016 Diundangkan 25 November
2016
Menyisipkan:
Pasal 1 angka 6a.
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Mengubah:
dinyatakan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan
UUD Tahun 1945 dan tidak ayat (2).
mempunyai kekuatan mengikat
sepanjang tidak dimaknai
khususnya frasa “Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik” sebagai alat bukti
dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas
permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-
undang sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE
Menambah:
Pasal 26 ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5).
Mengubah:
Penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4).
Pasal 31 ayat (4) Mengubah:
dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4).
UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat.
Menyisipkan:
Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b).

Mengubah:
Pasal 40 ayat (6);
Penjelasan Pasal 40 ayat (1).
Mengubah:
Pasal 43 ayat (2), ayat (3), ayat
(5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8),
Penjelasan Pasal 43 ayat (1).

Menyisipkan:
Pasal 43 ayat (7a).
Pasal 44 huruf b
dinyatakan bertentangan dengan
UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat
sepanjang tidak dimaknai
khususnya frasa “Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik” sebagai alat bukti
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 3