Page 30 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO. PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT

4. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian
5.
Komunikasi dan Informatika
6. Otoritas Jasa Keuangan

7. Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
9. Institute for Criminal Justice Reform
PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH
Provinsi Sumatera Utara
10. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
12. Kepolisian Daerah Sumatera Utara
13. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional V Sumatera Bagian Utara
14. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi

Provinsi Jawa Timur
15. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
17. Kepolisian Daerah Jawa Timur
18. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV Jawa Timur
19. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
Provinsi Riau
20. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau
21. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
22. Kepolisian Daerah Riau
23. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Riau
24. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar

Data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut di atas
lebih lanjut akan kami uraikan secara khusus dalam Bab III buku ini.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang akan
digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU ITE
adalah:
1. Apakah materi muatan dalam UU ITE masih memadai digunakan sebagai dasar hukum
penggunaan dan pemanfaatan ITE pada situasi saat ini dan yang akan datang? sehingga
dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan atau penggantian
terhadap undang-undang dimaksud.

2. Sejauhmana efektivitas implementasi dan pelaksanaan UU ITE dalam mendukung
pengembangan teknologi informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

8 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI