Page 34 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

BAB II
TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik

UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin adanya hak bagi seluruh warga negara
Indonesia dalam menjalankan kebebasannya dengan kewajiban tunduk pada pembatasan
yang ditetapkan undang-undang, hal ini terumuskan dalam Bab XA tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua pasal yang
terumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi latar belakang dirumuskannya
UU ITE yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan
teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa
aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi
informasi.

Kemajuan teknologi informasi begitu pesat yang telah memberikan kontribusi besar
bagi berkembangnya dunia ITE. Sejalan hal itu untuk mendukung pemanfaatan teknologi
informasi agar dilakukan secara aman serta mencegah penyalahgunaan, pembentukan UU
ITE juga didasari pada asas-asas antara lain kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad
baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas pemanfaatan
teknologi ITE diatur didalam Pasal 3 UU ITE, dengan penjabarannya lebih lanjut didalam
Penjelasan Pasal 3 UU ITE sebagai berikut:
a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi
dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya
yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus
memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi
dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik.
d. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi
elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan
teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi
tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

12 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI