Page 33 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.

2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam
penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan
kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula,
namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau non materiil.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU ITE guna dapat
menemukan permasalahan dan solusi yang tepat, Puspanlak UU akan melakukan analisis
dan evaluasi terhadap UU ITE dengan mengacu pada 4 (empat) aspek pelaksanaan undang-
undang, yakni:

1. Aspek Substansi Hukum (legal substance), yaitu meliputi materi hukum yang
diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi
kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan (legal structure), yaitu pranata hukum yang
menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-
lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

3. Aspek Sarana dan Prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek Budaya Hukum (legal culture), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di
suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk
mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam hal ini keempat aspek
diatas merupakan indikator untuk mengetahui implementasi undang-undang ini digunakan
sebagai dasar hukum penggunaan dan pemanfaatan ITE oleh para penyelenggaranya yaitu
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sejauh mana penggunaan dan
pemanfaatan ITE tersebut dianggap telah memenuhi keadilan bagi pengguna dan
penyelenggara teknologi informasi sebagaimana menjadi tujuan negara Indonesia dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Hasil kajian dan evaluasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan
Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan
Anggota Komisi I DPR RI, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian
kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU ITE, serta kepada
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan
Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 11