Page 4 - Buku Kompilasi UU ITE

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Keahlian DPR RI,
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan
dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya
dalam bidang pemantauan dan peninjauan undang-undang yang
salah satunya meliputi pembentukan peraturan pelaksanaan yang
diperintahkan secara langsung oleh undang-undang.

Buku ini merangkum pasal/ayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) yang meliputi pembukaan
undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, dan daftar
peraturan pelaksanaan yang diperintahkan langsung oleh undang-undang ini. UU
11/2008 telah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024). Selain itu terdapat beberapa ketentuan
pidana dalam UU 11/2008 jo. UU 19/2016 yang telah diubah melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Buku ini juga dilengkap dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 31 ayat (4)
UU 11/2008 inkonstitusional dan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU 11/2008 inkonstitusional bersyarat.
Kami mengharapkan agar buku ini dapat memberikan informasi hukum kepada
masyarakat pada umumnya dan memudahkan Anggota DPR RI, khususnya Anggota
Badan Legislasi DPR RI, untuk menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terutama dalam melakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap undang-undang.

Plh. Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
NIP. 197111111996031001

4| PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI