Page 7 - Buku Kompilasi UU ITE
P. 7

UU No. 19 Tahun 2016
                 No         Pasal                Peraturan Pelaksana                  Catatan         Lihat
                                                                                                      Pasal
                 1.  Pasal 26 ayat (5)   Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
                                         2019    tentang    Penyelenggaraan
                                         Sistem Dan Transaksi Elektronik.
                 2.  Pasal 31 ayat (3)                                         Belum       dibentuk
                                                                               undang-undang  yang
                                                                               mengatur  mengenai
                                                                               tata  cara  intersepsi.
                                                                               Namun          dalam
                                                                               Prolegnas  2019-2024
                                                                               terdapat RUU tentang
                                                                               Penyadapan      yang
                                                                               merupakan        usul
                                                                               inisiatif DPR.
                 3.  Pasal 40 ayat (6)   Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
                                         2019    tentang    Penyelenggaraan
                                         Sistem Dan Transaksi Elektronik.

                                                    UU No. 1 Tahun 2024
                 No         Pasal                Peraturan Pelaksana                  Catatan         Lihat
                                                                                                      Pasal
                 1.  Pasal 13 ayat (6)   Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  Belum ada perubahan
                                         2019    tentang    Penyelenggaraan  PP  71/2019  untuk
                                         Sistem Dan Transaksi Elektronik.      mengakomodasi
                                                                               perubahan dalam UU
                                                                               1/2024.
                 2.  Pasal 13A ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  Belum ada perubahan
                                         2019 tentang Penyelenggaraan Sistem   PP  71/2019  untuk
                                         Dan Transaksi Elektronik.             mengakomodasi
                                                                               perubahan dalam UU
                                                                               1/2024.
                 3.  Pasal 16A ayat (5)  -                                     Belum        terdapat
                                                                               peraturan
                                                                               pemerintah  tentang
                                                                               perlindungan    anak
                                                                               yang   menggunakan
                                                                               atau      mengakses
                                                                               sistem elektronik.
                 4.   Pasal 16B ayat (3)  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  Belum ada perubahan
                                         2019    tentang    Penyelenggaraan  PP  71/2019  untuk
                                         Sistem Dan Transaksi Elektronik.      mengakomodasi
                                                                               perubahan dalam UU
                                                                               1/2024.




               PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                              |7
               BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12