Page 42 - Buku Kompilasi UU ITE

Undang-Undang ini makin menyempurnakan norma yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dimaksud
meliputi:
1. alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

3. Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
4. perbuatan yang dilarang, antara lain Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 36 beserta ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal
45B;
5. peran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
6. kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
Selain itu, Undang-Undang ini juga melengkapi materi yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Materi yang diatur tersebut meliputi:
1. identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13A;
2. pelindungan anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16A dan Pasal 16B;
3. Kontrak Elektronik internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A; dan
4. peran Pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel,
aman, dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A.

42| PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI