Page 45 - Buku Kompilasi UU ITE
P. 45

Pasal 10

                    Ayat (1)
                        Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang
                        melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian
                        dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan
                        ditunjukkan dengan adanya  logo sertifikasi berupa trust mark pada  laman (home
                        page) pelaku usaha tersebut.

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.
               Pasal 11

                    Ayat (1)

                        Undang-Undang  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa  meskipun  hanya
                        merupakan  suatu  kode,  Tanda  Tangan  Elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama
                        dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan
                        akibat hukum.

                        Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ini  merupakan  persyaratan
                        minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini
                        membuka  kesempatan  seluasluasnya  kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan
                        metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

                    Ayat (2)
                        Peraturan  Pemerintah  dimaksud,  antara  lain,  mengatur  tentang  teknik,  metode,
                        sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

               Pasal 12

                    Cukup jelas.

               Pasal 13*

                    Ayat (1)
                        Cukup jelas.

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (3)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (4)
                        Cukup jelas.






               PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                             |45
               BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50