Page 48 - Buku Kompilasi UU ITE
P. 48

Pasal 16

                    Cukup jelas
               Pasal 16A*

                    Ayat (1)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (2)

                        Pelindungan  terhadap  hak  anak  prioritas,  Penyelenggara  Sistem  dibandingkan
                        dengan kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik.
                        Yang  dimaksud  dengan  "pelindungan  terhadap  hak  anak"  termasuk  pelindungan
                        terhadap  data  pribadi,  privasi,  dan  keamanan  diri  anak  baik  secara  frsik,  mental,
                        maupun  psikis  dari  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
                        Elektronik yang melanggar hak anak.

                        Yang  dimaksud  dengan  "produk,  layanan,  dan  fitur  yang  dikembangkan  dan
                        diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronilt' adalah produk, layanan, dan
                        fitur yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh anak, atau yang
                        mungkin digunakan atau diakses oleh anak.

                    Ayat (3)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (4)

                        Huruf a
                            Cukup jelas.

                        Huruf b

                            Yang  dimaksud  dengan  "mekanisme  verifikasi"  adalah  tata  cara  untuk
                            memastikan bahwa pengguna yang mengakses Sistem Elektronik adalah anak,
                            dengan menggunakan teknologi.

                        Huruf c
                            Yang  dimaksud  dengan  “mekanisme  pelaporan  penyalahgunaan"  adalah  tala,
                            cara  pelaporan  dalam  sebuah  layanan  atau  fitur  yang  dapat  diakses  dengan
                            mudah oleh anak, orang tua, dan/atau wali anak.

                    Ayat (5)

                        Cukup jelas.

               Pasal 16B*
                        Cukup jelas.






               48|                                                       PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
                                                       BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53