Page 51 - Buku Kompilasi UU ITE
P. 51

Pasal 20

                    Ayat (1)
                        Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  dapat
                        berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal
                        identification number/PIN) atau sandi lewat (password).

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.

               Pasal 21
                    Ayat (1)

                        Yang  dimaksud  dengan  “dikuasakan”  dalam  ketentuan  ini  sebaiknya  dinyatakan
                        dalam surat kuasa.

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (3)
                        Cukup jelas.

                    Ayat (4)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (5)

                        Cukup jelas.

               Pasal 22
                    Ayat (1)

                        Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada
                        pengguna  Agen  Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi  yang
                        disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.
               Pasal 23

                    Ayat (1)

                        Nama  Domain  berupa  alamat  atau  jati  diri  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan
                        Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar
                        pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan
                        dalam  Nama  Domain  dan  dalam  bidang  hak  kekayaan  intelektual  karena  tidak
                        diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek
                        dan paten.



               PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG                                             |51
               BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56