Page 54 - Buku Kompilasi UU ITE
P. 54

Pasal 27B*

                    Ayat (1)
                        Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah Informasi Elektronik dan/atau
                        Dokumen  Elektronik  yang  berisi  muatan  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa
                        takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

                    Ayat (2)

                        Yang  dimaksud  dengan  “ancaman  pencemaran"  adalah  ancaman  menyerang
                        kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan
                        maksud supaya hal tersebut diketahui umum.
               Pasal 28*

                    Ayat (1)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (2)

                        Cukup jelas.
                    Ayat (3)

                        Yang  dimaksud  dengan  "kerusuhan"  adalah  kondisi  yang  mengganggu  ketertiban
                        umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/ siber.

               Pasal 29*

                    Yang dimaksud dengan "korban" adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
                    dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.
                    Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di
                    ruang digital (cyber bullying).

               Pasal 30

                    Ayat (1)

                        Cukup jelas.

                    Ayat (2)
                        Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat
                        dilakukan, antara lain dengan:

                        a.  melakukan  komunikasi,  mengirimkan,  memancarkan  atau  sengaja  berusaha
                            mewujudkan  hal-hal  tersebut  kepada  siapa  pun  yang  tidak  berhak  untuk
                            menerimanya; atau
                        b.  sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima
                            oleh  yang  berwenang  menerimanya  di  lingkungan  pemerintah  dan/atau
                            pemerintah daerah.





               54|                                                       PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
                                                       BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59