Page 168 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 168
Promoting Gender-Sensitive Covid-19 g. Pemberantasan Korupsi
Response and Post-Pandemic Recovery dan Delegasi DPR RI tergabung dalam Global
Achieving Gender Equality by Increasing Organization of Parliamentarians Against
Women’s Participation and Representation. Corruption (GOPAC) dan Southeast Asian
Resolusi ini berhasil disepakati pada Parliamentarians Against Corruption
Sidang Working Group on Women (SEAPAC). Organisasi kerja sama antar
Parliamentarian. parlemen ini menjadi wadah utama DPR
RI dalam mempromosikan pentingnya
f. Ekonomi Digital peran dan keterlibatan parlemen dalam
Sektor informasi dan komunikasi pemberantasan korupsi global. Selain itu,
mengalami pertumbuhan signifikan posisi DPR RI ini juga disampaikan saat
di masa pandemi sebagai akibat menghadiri Conference of the State Parties
meningkatnya ketergantungan to the United Nations Convention against
masyarakat pada ekonomi digital. Corruption (CoSP- UNCAC) pada Desember
Ekonomi digital telah menjadi pilihan 2021 di Mesir. Resolusi 8/14 yang diadopsi
masyarakat untuk menjaga aktivitas pada CoSP sesi ke-8 tahun 2019 pun
ekonomi tetap berjalan di tengah telah menegaskan bahwa parlemen dan
berbagai pembatasan akibat pandemi. anggota parlemen memiliki peran kunci
Sejalan dengan itu, Indonesia juga dalam pemberantasan korupsi. Parlemen
memiliki visi untuk menjadi negara dapat berperan dalam menerjemahkan
Asia Tenggara dengan nilai transaksi komitmen global Konvensi Anti
ekonomi digital terbesar. Pandemi telah Korupsi PBB dalam kerangka kebijakan
mempercepat kemajuan ke arah itu. nasional melalui ratifikasi, lokalisasi, dan
Menyadari peran penting ekonomi digital pengawasan terhadap implementasinya.
dalam menopang perekonomian nasional Gagasan pemberantasan korupsi
di masa pandemi, Delegasi DPR RI turut yang juga disuarakan Delegasi DPR
berupaya berkontribusi memperkuat RI adalah mengenai pentingnya
ekonomi digital Indonesia. Delegasi DPR reformasi keterbukaan di parlemen
RI di berbagai kesempatan diplomasi untuk membangun akuntabilitas dan
parlemen, antara lain mendorong kerja kepercayaan publik, mempromosikan
sama untuk meningkatkan konektivitas inklusivitas, serta memberikan akses dan
digital, mengurangi ketimpangan digital, kolaborasi dengan elemen masyarakat
menjamin keamanan aktivitas digital, dalam proses pengambilan kebijakan,
dan perluasan akses internet untuk sebagaimana yang telah dilakukan DPR
semua. Selain itu Delegasi DPR RI juga RI dengan mengadopsi Rencana Aksi
turut mengusulkan draf resolusi tentang Nasional 2022--2026 untuk keterbukaan
Accelerating digital economy and enhancing parlemen.
connectivity yang berhasil disepakati
pada pertemuan Working Group on h. Situasi di Palestina
Economic and Trade Matters APPF yang Situasi di Palestina masih menjadi isu yang
diselenggarakan pada November 2021. terus disuarakan oleh DPR RI di berbagai
166 | Peran Diplomasi Parlemen Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 167
