Page 173 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Hal tersebut diatur dalam Pasal 175 UU MD3, yaitu bahwa dalam hal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kuasa untuk
memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah alat kelengkapan
DPR yang membahas RUU dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan
perundang-undangan, demikian pula yang bertindak sebagai kuasa.

Penyampaian Keterangan DPR RI atas perkara pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 bahwa DPR RI memberikan Keterangan berkaitan dengan materi
pengujian undang-undang tersebut. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) menyatakan, “Hakim
Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan
yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara
yang terkait dengan permohonan.” Selanjutnya, ketentuan Pasal 41 ayat (3) menyatakan
“Lembaga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan
penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan
hakim konstitusi diterima.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, DPR RI dalam
hal memberikan keterangan atas perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan penyampaian secara tertulis
dan/atau dibacakan di hadapan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,
penyampaian keterangan DPR RI tidak harus dibacakan dalam persidangan.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung (supporting system) DPR RI
memberikan dukungan keahlian berupa konsep Keterangan DPR RI tentang pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Yang dalam hal ini dilaksanakan oleh
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang agar penanganan dan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi oleh Tim Kuasa
DPR RI dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1. TIM KUASA DPR RI DAN DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
Untuk mewakili DPR RI dalam memberikan keterangan atas pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 serta berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf h UU MD3 jo.
Pasal 32 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j dan k Tatib DPR RI, Pimpinan DPR RI telah
menugasi anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa DPR RI dalam penanganan
perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tugas utama Tim Kuasa
DPR RI adalah memberikan/membacakan Keterangan DPR RI dalam persidangan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Penugasan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR
RI Nomor 40/PIMP/III/2021-2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Pimpinan
DPR RI Nomor 262/PIMP/I/2019-2020 tentang Tim Kuasa DPR RI dalam Penanganan

172 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 173