Page 178 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

b) Hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht).
Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian
menilai, apakah suatu pertautan perundang-undangan isinya sesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu
kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan
tertentu. Hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang
dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-
undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Keterangan DPR RI dalam uji formil dan materiil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945 di Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan DPR RI. DPR RI juga selalu melampirkan risalah pembahasan
pembentukan suatu undang-undang untuk mengetahui original intent pembentuk
undang-undang dalam suatu norma. Risalah pembahasan pembentukan undang-undang
yang dilampirkan tersebut memperlihatkan dinamika pembahasan undang-undang,
latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab,
bagian atau paragraf yang sedang diuji materi. Keterangan DPR RI beserta lampiran
risalah pembahasan undang-undang tersebut menjadi bahan bagi Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk mempertimbangkan lalu memutus bahwa suatu norma/ayat dalam
undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya,
pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga dapat menjadi masukan
bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan legislative review.

Berdasarkan laporan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan dari 130 putusan pengujian undang-
undang, terdapat 45 (empat puluh lima) putusan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut membuktikan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI sudah menghasilkan undang-
undang yang berkualitas dan secara materi telah sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan pengujian undang-undang secara formil dan materiil, terdapat
undang-undang yang menjadi perhatian publik yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

a. PENANGANAN PERKARA DALAM PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DALAM PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020
Mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan

176 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 177