Page 179 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 179
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui pemerintah pusat
bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah
hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara
secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung
perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber
daya mineral dan/atau energi batubara.
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting
dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional
dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba sebelum perubahan) beserta peraturan pelaksanaannya belum dapat
menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan
pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara
sektor pertambangan dan sektor non-pertambangan. Selain itu, penyelenggaraan
usaha pertambangan mineral dan batubara masih terkendala kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat
terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi sehingga
kurang berjalan efektif dan belum memberi nilai tambah yang optimal. DPR merasa
perlu untuk melakukan revisi undang-undang tersebut melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
UU Minerba Perubahan yang disahkan tanggal 10 Juni 2020, merupakan salah satu
undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi, baik secara formil maupun
materiil. Salah satu perkara pengujian formil UU Minerba Perubahan adalah Perkara
Nomor 60/PUU-XVIII/2020. Pengujian formil (formele toetsing) adalah pengujian
atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-
undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas
suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang
itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang
tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate
procedure). Dalam pengujian formil UU Minerba Perubahan, Para Pemohon pada
2
pokoknya berpendapat bahwa proses pembentukan UU 3/2020 telah melanggar
prosedural pembentukan undang-undang sehingga mencerminkan adanya proses
pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional.
DPR RI telah menyampaikan keterangannya dan melalui beberapa proses
pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terhadap Pokok Permohonan,
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, hlm. 242.
178 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 179
