Page 183 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman (ketiga dari kiri),
bersama Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan (kedua dari kanan),
hadir secara virtual dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi
dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR, Presiden dan
pemberi keterangan DPD RI di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR.
Jakarta (21/10/2020).

Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada
upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan
langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara,
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan
para Pemohon ditolak untuk seluruhnya terhadap pengujian formil UU Minerba
Perubahan mengandung arti bahwa proses pembentukan UU a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Dengan demikian, DPR RI telah membuktikan bahwa sebagai
pembentuk undang-undang, DPR RI telah melakukan seluruh proses dan tahapan
sesuai dengan asas dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur UU PPP, UU
MD3, dan Tatib DPR RI 2020.

b. PENANGANAN PERKARA DALAM PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERKARA NOMOR
106/PUU-XVIII/2020

182 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 183