Page 186 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

pada nomor 26 (dua puluh enam), dengan status usulan pemerintah. Terhadap Pokok
Permohonan, DPR RI dalam Keterangannya mendalilkan dengan jelas beserta lampiran
risalah pembahasan UU a quo, antara lain melalui poin-poin berikut:
a) DPR RI berpandangan bahwa setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri
dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja atau minyak ganja
untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Dengan
mengingat bahwa untuk melegalisasikan ganja dibutuhkan penelitian secara
ilmiah yang jelas dengan ilmu pengetahuan yang pasti dan membutuhkan waktu
untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga tidak dapat langsung serta merta
dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam
melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan kesehatan,
melainkan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, termasuk tahapan
penelitian ilmiah.
b) Ketentuan pasal-pasal a quo yang dimohonkan juga dapat dikategorikan sebagai
open legal policy pembentuk undang-undang karena pembentuk undang-undang
diberikan keleluasaan dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban
atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma undang-undang yang
sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang
sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,
tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan tidak merupakan
penyalahgunaan kewenangan.
c) Ketentuan pasal-pasal a quo yang dipermasalahkan dengan peristiwa-peristiwa
yang didalilkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas yang menjadi
ranah Mahkamah Konstitusi, namun persoalan-persoalan tersebut merupakan
persoalan kemanusiaan yang tetap menjadi masalah yang harus dicarikan jalan
keluarnya bagi pembentukan hukum ke depan, ius contituendum.
d) Pemerintah melalui lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin Menteri
Kesehatan diharapkan tetap melakukan kajian ilmiah terhadap perkembangan
hasil penelitian yang dilakukan WHO – Expert Committee on Drug Dependence
dan penelitian-penelitian lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode
ilmiah yang kredibel sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1)
UU Narkotika.

Setelah mendengarkan Keterangan Para Pemohon, DPR RI, Presiden, ahli dan saksi,
maka pada tanggal 20 Juli 2022 Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan amar
putusan selengkapnya sebagai berikut:

Amar Putusan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

184 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 185