Page 176 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 176
Suasana Ruang Rapat Mahkamah Konstitusi RI
yang dilaksanakan secara fisik maupun virtual.
Berdasarkan rekapitulasi Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang
2020--2021, dari 130 (seratus tiga puluh) putusan dan ketetapan atas perkara pengujian
undang-undang yang diputus di masa sidang Tahun 2021--2022, secara ringkas terdapat
45 (empat puluh lima) putusan yang ditolak dan 52 (lima puluh dua) putusan yang
tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa
secara formil dan materiil, undang-undang yang dibentuk oleh DPR RI telah sejalan
dengan UUD NRI Tahun 1945. DPR RI dalam membentuk undang-undang senantiasa
memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) sebagaimana diubah dengan:
a. Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. KETERANGAN DPR RI SEBAGAI CAPAIAN KINERJA DPR RI DALAM BEBERAPA
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-
undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat
oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu :
1
a) Hak menguji formil (formale toetsingsrecht);
Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif
seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedur) sebagaimana
telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah
tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah
tata cara (procedur) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai ataukah tidak
dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
1 Sri Soemantri, Hak Uji Materiil di Indonesia, Bandung; Alumni, 1997, hlm. 6-11.
174 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 175
