Page 71 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 71
Melalui fungsi anggaran, DPR mendorong pemerintah tahun-tahun mendatang tidak mengakibatkan
untuk merencanakan anggaran pendapatan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang
belanja negara secara baik. Perencanaan anggaran terlalu besar dan penggunaannya dapat
tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus dalam dilakukan secara optimal sesuai dengan
pemulihan pembangunan, baik ekonomi, sosial, peraturan perundang-undangan. Selain itu,
maupun kesehatan. DPR juga terus mendukung upaya DPR merekomendasikan pemerintah agar
peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan meningkatkan kualitas belanja pemerintah
anggaran negara sehingga penggunaannya secara yang berorientasi pada output, outcome, dan
optimal dan tepat sasaran. Pada masa ketidakstabilan result dengan manfaat sebesar-besarnya untuk
ekonomi yang terjadi dalam tahun 2022, DPR juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.
berperan penting menentukan kebijakan antisipatif
APBN Tahun Anggaran 2022 untuk menjaga Terdapat 8 (delapan) fraksi yang menyetujui dan
momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli menerima RUU tentang Pertanggungjawaban
masyarakat, dan kesehatan APBN. atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020
untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/
1. PEMBAHASAN RUU TENTANG Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN agar disahkan menjadi undang-undang, antara
APBN TAHUN ANGGARAN 2020 lain adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai
Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat,
merupakan siklus APBN Tahun Anggaran Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Hanya Fraksi PKS
2020, mulai dari pembicaraan pendahuluan yang memberikan minderheid nota atau
RAPBN Tahun 2020, pembahasan RUU tentang menerima dengan catatan atas RUU tentang
APBN Tahun Anggaran 2020, dan sampai akhir Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
pelaksanaannya pada 31 Desember 2020. Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan
Laporan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran dalam Pembicaraaan Tingkat II/Pengambilan
2020 disampaikan kepada DPR untuk dibahas Keputusan dalam Rapat Paripurna.
sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945,
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Negara, dan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020
lain yang mengaturnya. Laporan pelaksanaan telah disetujui dan disahkan menjadi undang-
APBN Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal
keuangan pemerintah pusat ke DPR setelah 7 September 2021 serta telah diundangkan
terlebih dahulu diaudit oleh BPK. dengan UU Nomor 3 Tahun 2021. Sesuai
dengan ketentuan dan tata tertib DPR,
Dalam rapat pembahasan RUU tentang pemerintah bersama DPR telah melakukan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun serangkaian pembahasan RUU tentang
Anggaran 2020, DPR memberikan beberapa Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
rekomendasi. Salah satu rekomendasi DPR ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pemerintah perlu meningkatkan efektivitas (P2APBN) untuk disahkan menjadi UU.
dan efisiensi penganggaran sehingga pada Pengesahan UU tentang P2APBN menjadi
70 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 71
