Page 66 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 66

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan
                                                                                       Maharani bersama Menteri
                                                                                       Dalam Negeri Tito Karnavian
                                                                                       saat penyerahan berkas laporan
                                                                                       Pemerintah terkait tiga RUU
                                                                                       Pemekaran Provinsi Papua dalam
                                                                                       Rapat Paripurna ke-26 Masa
                                                                                       Persidangan V Tahun 2021--2022.
                                                                                       Jakarta (30/6/2022).









                        dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan,         agar menjadi lebih profesional dan dapat
                        dan peningkatan sumber daya manusia, serta        berperan aktif dalam pengembangan sumber
                        pengelolaan sumber daya alam di wilayah           daya Pemerintah yang baik dan berkualitas
                        Papua Pegunungan.                                 dalam penyelenggaraan pembangunan nasional
                                                                          dengan berbagai karakteristik. 
                   31.  RUU tentang Pendidikan dan Layanan
                        Psikologi                                         Materi Muatan yang diatur dalam RUU ini
                        RUU ini disetujui bersama menjadi UU oleh         adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan
                        DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna          Pendidikan Psikologi, Registrasi dan izin,
                        DPR tanggal 7 Juli 2022. RUU diundangkan oleh     Layanan Psikologi, hak dan kewajiban bagi
                        Presiden menjadi UU No. 23 Tahun 2022. RUU ini    Psikolog serta Klien, organisasi profesi,
                        adalah upaya untuk mengatur dukungan dan          pembinaan dan pengawasan, peran serta
                        pelibatan serta jaminan Pendidikan bagi psikolog   masyarakat, serta ketentuan sanksi administrasi. 


 64 | Kinerja Legislasi                                        Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71