Page 63 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 63
“UU ini menjamin hak sosial
dan ekonomi masyarakat Papua
terkait pemekaran wilayah yang
bertujuan untuk pemerataan
dan keadilan pembangunan di
Indonesia"
Puan Maharani, Ketua DPR.
Pengesahan RUU ini merupakan landasan Selain itu pembentukan daerah baru juga
hukum untuk pembentukan salah satu provinsi merupakan salah satu upaya dalam menata
baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan. daerah merupakan solusi dalam rangka
Pembentukan daerah baru ini merupakan mengoptimalkan pelayanan publik karena
perwujuduan dari amanat UU No. 2 Tahun 2021 dapat memperpendek rentang kendali (span
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola
Papua. Dalam UU tersebut, pembentukan pemerintahan yang baik (good governance)
daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
atau DPR tanpa melalui daerah persiapan masyarakat, memperkuat daya saing daerah
sebagaimana diatur pada umumnya dalam dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
peraturan perundang-undangan. Republik Indonesai (NKRI) di wilayah perbatasan
dengan negara lain/negara tetangga.
Pembentukan daerah baru di wilayah Papua
bertujuan untuk mempercepat pemerataan 29. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
pembangunan, peningkatan pelayanan Tengah
publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta RUU ini disetujui bersama menjadi UU oleh
mengangkat harkat dan martabat Orang Asli DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna
Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, DPR tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, oleh Presiden menjadi UU No. 15 Tahun 2022.
dan Kabupaten Asmat. Pengesahan RUU ini merupakan landasan
62 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 63
