Page 62 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 62

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang
                                                                          dalam laporan Komisi II DPR yang dibacakannya
                                                                          saat rapat Paripurna DPR terkait Lima RUU
                                                                          Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera
                                                                          Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang
                                                                          Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Nusa
                                                                          Tenggara Timur, dan RUU tentang Provinsi Nusa
                                                                          Tenggara Barat di Ruang Rapat Paripurna.
                                                                          Jakarta (30/6/2022).









                        1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah        dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah,
                        (UU tentang Pemda Tahun 1957) sebagai acuan,      penegasan karakteristik, serta sinkronisasi
                        yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan      peraturan perundang-undangan.
                        dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.
                                                                     28.  RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
                        Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk      Selatan
                        mengganti UU No. 64 Tahun 1958 tentang            RUU ini disetujui bersama menjadi UU oleh
                        Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,         DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna
                        Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur       DPR tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan
                        sebagai UU yang memuat penyempurnaan              oleh Presiden menjadi UU No. 14 Tahun 2022.


 60 | Kinerja Legislasi                                        Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67