Page 60 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 60
Presiden menjadi UU No. 19 Tahun 2022. sebagai UU. Desain pengaturan Provinsi Jambi
Materi muatan dalam RUU ini yaitu untuk berdasarkan UU tersebut masih menggunakan
menegaskan kedudukan Provinsi Riau sebagai UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun 1957 tentang
sebuah daerah otonom selama ini didasarkan Pokok-Pokok Pemerintah Daerah sebagai
pada UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi
“Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun dengan dinamika dan perubahan hukum di
1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah masyarakat.
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk
sebagai UU. Desain pengaturan Provinsi Riau mengganti UU No. 61 Tahun 1958 tentang
berdasarkan UU tersebut masih menggunakan Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19
UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah sebagai Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun
dengan dinamika dan perubahan hukum di 1957 No. 75), sebagai UU yang memuat
masyarakat. penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian
cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta
Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
mengganti UU No. 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 26. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah- RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan oleh
1957 No. 75), sebagai UU yang memuat Presiden menjadi UU No. 20 Tahun 2022. Materi
penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian muatan dalam RUU ini yaitu untuk menegaskan
cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat
sinkronisasi peraturan perundang-undangan. sebagai sebuah daerah otonom selama ini
didasarkan pada UU No. 64 Tahun 1958 tentang
25. RUU tentang Provinsi Jambi Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR sebagai UU. Desain pengaturan Provinsi Nusa
tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan oleh Tenggara Barat berdasarkan UU tersebut masih
Presiden menjadi UU No. 18 Tahun 2022. Materi menggunakan UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun
muatan dalam RUU ini yaitu untuk menegaskan 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
kedudukan Provinsi Jambi sebagai sebuah (UU tentang Pemda Tahun 1957) sebagai acuan,
daerah otonom selama ini didasarkan pada yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan
UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.
“Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan mengganti UU No. 64 Tahun 1958 tentang
Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
58 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 59
