Page 65 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 65
hukum untuk pembentukan salah satu provinsi 30. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah. Pegunungan
Pembentukan daerah baru ini merupakan RUU ini disetujui bersama menjadi UU oleh
perwujudan dari amanat UU No. 2 Tahun 2021 DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun DPR tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi oleh Presiden menjadi UU No. 16 Tahun 2022.
Papua. Dalam UU tersebut, pembentukan Pembentukan daerah baru ini merupakan
daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah perwujudan dari amanat UU No. 2 Tahun 2021
atau DPR tanpa melalui daerah persiapan tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun
sebagaimana diatur pada umumnya dalam 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
peraturan perundang-undangan. Papua. Dalam UU tersebut, pembentukan
daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pembentukan daerah baru di wilayah Papua, atau DPR tanpa melalui daerah persiapan
bertujuan untuk mempercepat pemerataan sebagaimana diatur pada umumnya dalam
pembangunan, peningkatan pelayanan peraturan perundang-undangan.
publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta
mengangkat harkat dan martabat Orang Pembentukan daerah baru di wilayah Papua,
Asli Papua, khususnya di Kabupaten Nabire, bertujuan untuk mempercepat pemerataan
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, pembangunan, peningkatan pelayanan
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, mengangkat harkat dan martabat Orang Asli
dan Kabupaten Deiyai. Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Selain itu pembentukan daerah baru juga Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
merupakan salah satu upaya dalam menata Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo,
daerah merupakan solusi dalam rangka Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.
mengoptimalkan pelayanan publik karena Selain itu pembentukan daerah baru juga
dapat memperpendek rentang kendali (span of merupakan salah satu upaya dalam menata
control) pemerintahan, sehingga lebih efisien daerah merupakan solusi dalam rangka
dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola mengoptimalkan pelayanan publik karena
pemerintahan yang baik (good governance) dapat memperpendek rentang kendali (span of
guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan control) pemerintahan, sehingga lebih efisien
masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola
dan memperkokoh keutuhan NKRI di wilayah pemerintahan yang baik (good governance)
perbatasan dengan negara lain/negara guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
tetangga. RUU ini juga menyediakan landasan masyarakat, memperkuat daya saing daerah
hukum dalam upaya peningkatan ekonomi, dan memperkokoh keutuhan NKRI di wilayah
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, perbatasan dengan negara lain/negara
pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya tetangga. RUU ini juga menyediakan landasan
manusia, serta pengelolaan sumber daya alam hukum dalam upaya Pemerintah untuk
di wilayah Papua Tengah. meningkatkan perkonomian, penyiapan sarana
64 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 65
