Page 61 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 61
"Lima RUU Provinsi, yakni RUU tentang
Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang
Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Jambi,
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur, dan RUU tentang Provinsi Nusa
Tenggara Barat menjadi UU merupakan
perwujudan amanat Pasal 18 ayat 1 UUD
1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi
yang membagi-bagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan UU. Komisi II
DPR memandang perlu untuk melakukan
penataan terhadap dasar pembentukan
provinsi yang masih tergabung dengan
provinsi lainnya tersebut”
Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II.
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Presiden menjadi UU No. 21 Tahun 2022. Materi
sebagai UU yang memuat penyempurnaan muatan dalam RUU ini yaitu untuk menegaskan
dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur
penegasan karakteristik, serta sinkronisasi sebagai sebuah daerah otonom selama ini
peraturan perundang-undangan. didasarkan pada UU No. 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
27. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan sebagai UU. Desain pengaturan Provinsi Nusa
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Tenggara Timur berdasarkan UU tersebut masih
tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan oleh menggunakan UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun
60 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 61
