Page 58 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 58
Ketua DPR Puan
Maharani meminta
persetujuan
Rancangan Undang-
Undang Tindak
Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS)
menjadi undang-
undang pada Rapat
Paripurna DPR.
Jakarta (12/4/2022).
21. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan 1) pengualifikasian jenis Tindak Pidana
Seksual Kekerasan Seksual dan tindak pidana
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan lain yang dinyatakan secara tegas
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
12 April 2022. RUU disahkan dan diundangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan
oleh Presiden tanggal 9 Mei 2022 menjadi UU peraturan perundang-undangan lainnya;
No. 12 Tahun 2022. Materi muatan RUU ini 2) pengaturan hukum acara yang
yaitu pencegahan Tindak Pidana Kekerasan komprehensif mulai tahan penyidikan,
Seksual; penanganan, pelindungan, dan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pemulihan hak korban; koordinasi antara pengadilan dengan tetap memperhatikan
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
dan kerja sama internasional agar pencegahan kehormatan, dan tanpa intimidasi;
dan penanganan korban kekerasan seksual 3) hak korban atas penanganan, perlindungan,
dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak
diatur juga keterlibatan masyarakat dalam Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan
pencegahan dan pemulihan korban agar dapat kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai
mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dengan kondisi dan kebutuhan korban
dari kekerasan seksual. 4) perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar
Beberapa terobosan dalam RUU ini antara proses peradilan, kecuali terhadap pelaku
lain adalah: anak.
56 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 57
