Page 54 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 54
penegasan karakteristik, serta sinkronisasi Materi muatan dalam RUU ini yaitu penegasan
peraturan perundang-undangan. kembali kedudukan Provinsi Kalimantan
Selatan dalam kerangka NKRI sebagaimana
16. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
tanggal 15 Februari 2022. RUU disahkan dan yang berbentuk Republik”.
diundangkan Presiden tanggal 16 Maret 2022
menjadi UU No. 7 Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk
Tenggara. mengganti UU No. 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom
Materi muatan dalam RUU ini yaitu penegasan Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan
kembali kedudukan Provinsi Sulawesi Tenggara Selatan Dan Kalimantan Timur yang memuat
dalam kerangka NKRI sebagaimana dimaksud penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta
1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
18. RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
mengganti UU No. 13 Tahun 1964 tentang Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tanggal 15 Februari 2022. RUU disahkan dan
UU No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan diundangkan Presiden tanggal 16 Maret 2022
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan menjadi UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Kalimantan Barat.
Mengubah UU No. 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Materi muatan dalam RUU ini yaitu penegasan
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- kembali kedudukan Provinsi Kalimantan Barat
Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. dalam kerangka NKRI sebagaimana dimaksud
7) Menjadi UU yang memuat penyempurnaan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun
dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah
penegasan karakteristik, serta sinkronisasi Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk
17. RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan mengganti UU No. 25 Tahun 1956 tentang
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
tanggal 15 Februari 2022. RUU disahkan dan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat
diundangkan Presiden tanggal 16 Maret 2022 penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian
menjadi UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta
Kalimantan Selatan. sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
52 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 53
