Page 49 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 49

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae
                                                                    menyampaikan laporan Komisi V DPR
                                                                    terkait RUU Tentang Perubahan Kedua
                                                                    Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang
                                                                    Jalan Kepada Ketua DPR Puan Maharani
                                                                    dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan
                                                                    II Tahun Sidang 2021--2022.
                                                                    Jakarta (16/12/2021).









             11.  RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No            sesuai dengan perkembangan zaman yang
                  38 Tahun 2004 tentang Jalan                       makin dinamis. Penyelenggaraan Jalan
                  RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan            harus dilaksanakan dengan berdasarkan
                  Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR              asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan
                  tanggal 16 Desember 2021. RUU disahkan            dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan;
                  dan diundangkan Presiden tanggal 12 Januari       efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian,
                  2022 menjadi UU No. 2 Tahun 2022 tentang          keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan;
                  Perubahan Kedua atas UU No 38 Tahun 2004          kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan;
                  tentang Jalan.                                    transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.


                  Materi muatan dalam RUU ini yaitu dalam           Adapun pengaturan Penyelenggaraan Jalan
                  kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat      bertujuan untuk mewujudkan:
                  berbagai perkembangan dan kebutuhan               a.   ketertiban, keamanan, kelancaran,
                  hukum dalam Penyelenggaraan Jalan yang                keselamatan arus penumpang dan
                  belum dapat diakomodasi oleh UU No. 38                barang, serta kepastian hukum dalam
                  Tahun 2004 tentang Jalan. Beberapa ketentuan          Penyelenggaraan Jalan;
                  dalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan          b.   Penyelenggaraan Jalan yang mampu
                  perlu dilakukan perubahan agar dapat                  mendorong pertumbuhan ekonomi,
                  memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan                 percepatan distribusi logistik, pemerataan


             48 | Kinerja Legislasi                                                                                                                                                   Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54