Page 46 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 46
secara lebih optimal, seperti kewenangan hukum lain melalui proses peradilan
menggunakan denda damai, melakukan karena perkembangan teknologi,
intelijen penegakan hukum, dan pemulihan termasuk di dalamnya perkembangan
aset. Untuk mengoptimalkan penegakan teknologi multimedia.
hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan 4) Pengaturan fungsi advocaat generaal
secara koordinatif dan terpadu dengan bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa
instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan Agung memiliki kewenangan advocaat
kewenangannya sebagaimana diatur dalam generaal, antara lain sebagaimana diatur
ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam UU yang mengatur mengenai
Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung
Perubahan pengaturan yang diakomodasi dapat mengajukan pendapat teknis
dalam UU ini juga dilakukan untuk hukum dalam perkara kepada Mahkamah
menindaklanjuti kekhususan dari suatu Agung dalam permohonan kasasi.
wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan 5) Pengaturan mengenai penyelenggaraan
dalam Qanun di Aceh dan penyelesaian kesehatan yustisial Kejaksaan dalam
perkara secara adat di Papua. mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
6) Penguatan sumber daya manusia
Dalam UU ini, beberapa hal yang Kejaksaan melalui pengembangan
disempurnakan antara lain: pendidikan di bidang profesi, akademik,
1) Penyesuaian standar pelindungan keahlian, dan kedinasan.
terhadap Jaksa dan keluarganya di 7) Pengaturan kewenangan kerjasama
Indonesia sesuai dengan standar Kejaksaan dengan lembaga penegak
pelindungan profesi Jaksa yang diatur hukum dari negara lain, dan lembaga
di dalam United Nations Guidelines on atau organisasi internasional mengingat
the Role of Prosecutors dan International kedudukan Kejaksaan sebagai titik
Association of Prosecutor (IAP) mengingat tumpuan (focal point) pada lembaga
Indonesia telah bergabung menjadi International Association of Anti
anggota IAP sejak tahun 2006. Conception Authorities (IAACAI,
2) Pengaturan mengenai intelijen International Association of Prosecutor
penegakan hukum (intelijen yustisial) (IAP), dan forum Jaksa Agung Cina-
yang disesuaikan dengan UU yang ASEAN.
mengatur mengenai intelijen negara. 8) Pengaturan untuk kewenangan
3) Kewenangan pengawasan barang lain Kejaksaan seperti memberikan
cetakan dan multimedia yang diatur keterangan sebagai bahan informasi
dan menyesuaikan dengan Putusan dan verifikasi tentang ada atau tidaknya
Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU- dugaan pelanggaran hukum yang
VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa sedang atau telah diproses dalam
Kejaksaan sebagai lembaga negara perkara pidana untuk menduduki
yang melakukan pengamanan terhadap jabatan publik.
peredaran barang cetakan harus
melakukan penyitaan atau tindakan
44 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 45
