Page 43 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 43
belum diperiksa maka perkara tersebut Selain menjadi landasan hukum pembentukan
dilimpahkan ke Pengadilan Agama pengadilan tinggi, UU ini juga mengatur
Tinggi Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, mengenai dampak perubahan daerah hukum
Sulawesi Barat, atau Kalimantan Utara. yang terjadi setelah pembentukan pengadilan
Pelimpahan perkara tersebut dilakukan tinggi di beberapa provinsi tersebut. Perubahan
setelah pengadilan tinggi agama tersebut yang dimaksud adalah:
dioperasionalisasikan oleh Mahkamah 1) Terbentuknya Pengadilan Tinggi Papua
Agung; Barat, menyebabkan seluruh pengadilan
3) Penyediaan lahan untuk pembentukan negeri di Wilayah Provinsi Papua
Pengadilan Agama Tinggi Bali, Papua Barat dikeluarkan dari daerah hukum
Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Jayapura.
dan Kalimantan Utara dibebankan pada 2) Terbentuknya Pengadilan Tinggi
Pemerintah daerah Provinsi Bali, Papua Kepulauan Riau, menyebabkan seluruh
Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, pengadilan negeri di Wilayah Provinsi
atau Kalimantan Utara. Kepulauan Riau dikeluarkan dari daerah
hukum Pengadilan Tinggi Agama
7. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan 3) Terbentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi
Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Barat, menyebabkan seluruh pengadilan
Kalimantan Utara. negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Barat dikeluarkan dari daerah hukum
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
tanggal 7 Desember 2021. RUU disahkan dan 4) Terbentuknya Pengadilan Tinggi
diundangkan Presiden tanggal 31 Desember Kalimantan Utara, menyebabkan seluruh
2021 menjadi UU No. 9 Tahun 2021 tentang pengadilan negeri di Wilayah Provinsi
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kalimantan Utara dikeluarkan dari
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Samarinda.
Kalimantan Utara.
Selain dampak perubahan daerah hukum, UU
Pembentukan RUU ini untuk lebih ini juga mengatur mengenai beberapa hal
meningkatkan pelayanan hukum bagi krusial lain terkait dengan dampak lain yang
masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi akan timbul setelah pembentukan Pengadilan
Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Tinggi di wilayah Provinsi Papua Barat, Provinsi
Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan
serta mewujudkan prinsip peradilan yang Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:
sederhana, cepat, dan biaya ringan yang 1) Perkara Banding yang diajukan ke
terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, Pengadilan Tinggi Jayapura, Pekanbaru,
sudah saatnya membentuk pengadilan tinggi Makassar, atau Samarinda yang berasal
untuk memudahkan upaya pencarian hukum dari daerah hukum Pengadilan Agama
oleh masyarakat melalui proses banding. Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau,
42 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 43
