Page 38 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 38
3. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara menitikberatkan pada asas penghormatan
Republik Indonesia dan Federasi Rusia kedaulatan negara dan integritas wilayah, tidak
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Treaty mencampuri urusan dalam negeri masing-
between the Republic of Indonesia and the masing negara, saling menguntungkan, serta
Russian Federation on Mutual Legal Assistance berpedoman pada asas tindak pidana ganda
in Criminal Matters) (double criminality).
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR Materi muatan yang diatur dalam UU ini antara
pada 21 September 2021. RUU disahkan dan lain: ruang lingkup bantuan hukum timbal
diundangkan Presiden pada 19 Oktober balik, otoritas pusat, prosedur pelaksanaan
2021 menjadi UU No. 5 Tahun 2021 tentang bantuan hukum timbal balik, kewajiban
Pengesahan Perjanjian antara Republik internasional, biaya pelaksanaan permintaan
Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan bantuan hukum, konsultasi dan penyelesaian
Hukum Timbal Balik (Treaty between the sengketa, serta amandemen dan pengakhiran
Republic of Indonesia and the Russian Federation perjanjian.
on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).
4. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan
RUU ini merupakan pengesahan perjanjian Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
antara Republik Indonesia dan Federasi RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
Masalah Pidana (Treaty between the Republic pada 30 September 2021. RUU disahkan dan
of Indonesia and the Russian Federation on diundangkan Presiden pada 27 Oktober 2021
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) agar menjadi UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN
materi muatan yang diatur dalam perjanjian Tahun Anggaran 2022.
bilateral tersebut dapat berlaku dalam sistem
hukum di Indonesia. Perjanjian tersebut telah Penyusunan APBN Tahun 2022 masih diwarnai
ditandatangani pada tanggal 13 Desember kondisi Pandemi Covid-19 yang menimpa
2019 di Moskow, Rusia. Indonesia dan seluruh dunia. Penyusunan
APBN Tahun 2022 masih berlandaskan pada
Pengesahan perjanjian antara Republik UU No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu
Indonesia dan Federasi Rusia tentang No. 1 Tahun 2020 sehingga kebijakan yang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana digunakan dalam penyusunan APBN dilakukan
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas berdasarkan prinsip extraordinary, sehingga
kerja sama di bidang hukum antara Republik Pemerintah mampu memberikan respon
Indonesia dengan Federasi Rusia, khususnya penanganan kesehatan untuk memberikan
dalam pencegahan, penanggulangan, dan pelindungan kepada masyarakat, sekaligus
pemberantasan tindak pidana, terutama yang terus bekerja keras untuk memulihkan
tindak pidana yang bersifat transnasional. perekonomian dan menyiapkan pondasi
Perjanjian bantuan hukum timbal balik pembangunan berkelanjutan.
dalam masalah pidana harus memperhatikan
prinsip umum hukum internasional yang
36 | Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 37
