Page 39 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 39
APBN Tahun Anggaran 2022 merupakan 5. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-
instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
pemulihan sekaligus melanjutkan reformasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi (dalam pembahasan judul diubah menjadi
perekonomian serta mendorong daya saing RUU tentang Harmonisasi Peraturan
nasional termasuk melalui transformasi Perpajakan)
struktural. Perkiraan pertumbuhan ekonomi RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Indonesia pada tahun 2022 adalah 5,2% Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
dengan mempertimbangkan potensi dan risiko pada tanggal 7 Oktober 2021. RUU disahkan
yang berasal dari sisi eksternal dan internal. dan diundangkan Presiden pada tanggal 29
Oktober 2021 menjadi UU No. 7 Tahun 2021
Materi muatan yang diatur dalam UU ini tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
adalah penetapan rencana APBN Tahun
Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan Penyusunan UU ini bertujuan untuk untuk
Negara Tahun Anggaran 2022 bersumber meningkatkan pertumbuhan perekonomian
dari penerimaan perpajakan, penerimaan yang berkelanjutan dan mendukung percepatan
negara bukan pajak dan hibah. Anggaran pemulihan perekonomian; optimalisasi
Pendapatan Negara Tahun 2022 direncanakan penerimaan negara guna membiayai
sebesar Rp1.846.136.669.813.000,00 (satu pembangunan nasional secara mandiri menuju
kuadriliun delapan ratus empat puluh enam masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan
triliun seratus tiga puluh enam miliar enam sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang
ratus enam puluh sembilan juta delapan lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
ratus tiga belas ribu rupiah). Selain itu UU ini melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan
juga menetapkan Anggaran Belanja Negara perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan
Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan
Rp2.714.155.719.841.000,00 (dua kuadriliun sukarela Wajib Pajak.
tujuh ratus empat belas triliun seratus lima
puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas Penyusunan dan pembahasan UU ini dilakukan
juta delapan ratus empat puluh satu ribu dengan menggunakan metode omnibus law,
rupiah). Anggaran Belanja tersebut terdiri dengan mengubah beberapa pasal dalam 3
atas komponen anggaran belanja Pemerintah (tiga) UU yang terkait dengan perpajakan. UU
Pusat dan anggaran transfer ke daerah dan yang dimaksud adalah:
dana desa. 1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa
APBN Tahun Anggaran 2022 akan digunakan kali diubah terakhir dengan UU No. 36
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
(RKP) tahun 2022 yang arah utamanya akan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
memfokuskan pada upaya pembangunan Penghasilan.
sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, 2) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak
yang dapat menggerakkan pertumbuhan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
ekonomi melalui investasi dan ekspor. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
38 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 39
