Page 40 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 40
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Said Abdullah saat membacakan Laporan
Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022
beserta Nota Keuangannya, pada Rapat
Paripurna DPR RI.
Jakarta (30/9/2021).
sebagaimana telah beberapa kali diubah Materi muatan yang diatur dalam UU ini
terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 mencakup materi tentang ketentuan umum
tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 dan tata cara perpajakan yang memuat beberapa
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan lain mengenai kerja sama bantuan penagihan
atas Barang Mewah. pajak antarnegara, kuasa wajib pajak, pemberian
3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai data dalam rangka penegakan hukum dan kerja
sebagaimana telah diubah dengan UU sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa
No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan penuntutan pidana pajak.
atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Dalam materi pajak penghasilan terdapat
Selain perubahan terhadap beberapa beberapa ketentuan yang diubah dan/atau
ketentuan yang ada pada UU tersebut, UU ditambah antara lain mengenai perubahan
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pengenaan pajak atas natura dan/atau
juga mengatur kebijakan strategis lain seperti kenikmatan, tarif pajak penghasilan orang pribadi
pengaturan mengenai program pengungkapan dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta
sukarela Wajib Pajak dan pengaturan mengenai kesepakatan/perjanjian internasional di bidang
pajak karbon. perpajakan.
38 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 39
