Page 35 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 35
Secara keseluruhan, materi muatan RUU yang dengan ketentuan peraturan perundang-
telah selesai dibahas dan disetujui DPR bersama undangan. Selain itu, opini WTP tersebut
Pemerintah menjadi UU selama Tahun Sidang 2021- juga memberikan informasi kepada publik
-2022, sebagai berikut: bahwa APBN telah dikelola secara efisien,
transparan dan akuntabel, yang diharapkan
1. RUU tentang Pertanggungjawaban atas juga memberikan hasil pembangunan berupa
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya
Belanja Negara Tahun 2020 tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan yang berkelanjutan.
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
pada 7 September 2021. RUU disahkan dan 2. RUU tentang Pengesahan Agreement on
diundangkan oleh Presiden RI pada 6 Oktober Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN
2021 menjadi UU No. 3 Tahun 2021 tentang tentang Perdagangan Melalui Sistem
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Elektronik)
Tahun 2020. RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
RUU ini memuat pertanggungjawaban atas pada 7 September 2021. RUU disahkan dan
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 diundangkan oleh Presiden RI pada 6 Oktober
dengan menuangkan laporan keuangan 2021 menjadi UU No. 4 Tahun 2021 tentang
berdasarkan Standar Akuntansi pemerintahan Pengesahan Agreement on Electronic Commerce
berbasis akrual, yang terdiri dari (i) Laporan (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan
Realisasi APBN, (ii) Laporan Perubahan Saldo Melalui Sistem Elektronik).
Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan
Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Pembentukan UU ini bertujuan untuk
Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas mengesahkan ASEAN Agreement on
Laporan Keuangan. Electronic Commerceagar dapat diberlakukan
dalam sistem hukum Indonesia. Selain
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut itu, UU ini dibentuk untuk memfasilitasi
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan meningkatkan kerja sama transaksi
(BPK) yang hasilnya telah disampaikan kepada perdagangan melalui sistem elektronik di
Ketua DPR pada tanggal 31 Mei 2021. Hasil kawasan ASEAN dengan mengimplementasikan
pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa salah satu elemen yang disepakati dalam Cetak
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025
2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa dalam integrasi ekonomi ASEAN melalui
Pengecualian (WTP). penyusunan ASEAN Agreement on Electronic
Commerce. Cetak Biru MEA merupakan sebuah
Opini WTP tersebut menggambarkan bahwa peta kebijakan agar dapat mewujudkan
Pemerintah Pusat telah melaksanakan ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan
pengelolaan keuangan negara yang sesuai berbasis produksi. Selain itu, peta kebijakan
dengan tata kelola dan praktik pengelolaan ini juga berupaya mendorong agar ASEAN
keuangan yang baik (best practices) serta sesuai dapat menjadi kawasan dengan tingkat
34 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 35
