Page 30 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 30
kesejahteraan rakyat serta
produk legislasi yang dapat
mengatur percepatan
mencapai kemajuan
Indonesia”
Puan Maharani, Ketua DPR.
Republik Indonesia (NKRI). RUU DOB juga diharapkan diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
dapat meningkatkan pembangunan di berbagai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
sektor antara lain sektor pendidikan, pembangunan
infrastruktur, SDM, perekonomian dan mewujudkan Kesepakatan penghentian pembahasan RUU tentang
kesejahteraan masyarakat di provinsi paling timur Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang
di Indonesia. Presiden telah mengundangkan ketiga Penanggulangan Bencana diambil pada Rapat
RUU ini menjadi UU Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor Paripurna DPR tanggal 31 Mei 2022. Penghentian
15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. ini dikarenakan adanya perbedaan rumusan
mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional
Dalam Tahun Sidang 2021--2022, terdapat 2 (dua) Penanggulangan Bencana atau BNPB antara RUU yang
RUU yang telah memasuki tahap Pembicaraan diajukan oleh DPR dengan DIM RUU yang diajukan
Tingkat I namun disepakati untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah RI.
pembahasannya, yaitu RUU tentang Badan Usaha
Milik Desa dan RUU tentang Perubahan atas UU No. RUU yang sudah Selesai Dibahas pada Tahun
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sidang 2021--2022
Pemerintah, DPR, dan DPD sudah menyetujui tidak DPR sudah menyelesaikan 32 (tiga puluh dua) RUU
melanjutkan pembahasan RUU tentang Badan sepanjang Tahun Sidang 2021--2022 sebagaimana
Usaha Milik Desa pada Rapat Paripurna DPR pada 8 ditampilkan dalam Tabel Fungsi Legislasi 2.
Februari 2022 dengan pertimbangan materi muatan Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada
dalam RUU tentang Badan Usaha Milik Desa sudah Lampiran I.1 Laporan Kinerja ini.
28 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 29
