Page 29 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 29
"DPR RI berkomitmen untuk
selalu dapat menghasilkan
produk legislasi yang
memiliki landasan sosiologis
yang kuat, memberikan
manfaat bagi sebesar-
besarnya untuk memajukan
hukumnya digabungkan dengan PTA Jayapura; PTA DPR juga mengesahkan pembentukan beberapa
Kepulauan Riau yang semula daerah hukumnya PTUN baru yaitu PTUN Palembang, PTUN Banjarmasin,
digabungkan dengan PTA Pekanbaru; PTA Sulawesi PTUN Mataram, dan PTUN Manado yang telah
Barat yang semula daerah hukumnya digabungkan diundangkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2021.
PTA Makassar; dan Kalimantan Utara yang semula Pertimbangan pembentukan PTUN tersebut yaitu
daerah hukumnya digabungkan PTA Samarinda. adanya pembentukan provinsi baru dan luasnya
wilayah pelayanan hukum saat ini di mana wilayah
DPR mengesahkan pembentukan beberapa PT baru, hukum PTUN Jakarta semula 6 (enam) provinsi menjadi
yaitu PT Papua Barat, PT Kepulauan Riau, PT Sulawesi 8 (delapan) provinsi, PTUN Medan semula 8 (delapan)
Barat dan Kalimantan Utara. Pembentukan tersebut provinsi menjadi 10 (sepuluh) provinsi, dan PTUN
dengan pertimbangan pembentukan Provinsi Surabaya yang berjumlah 6 (enam) provinsi.
Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara Menjelang akhir Tahun Sidang 2021--2022, DPR RI
yang menimbulkan kebutuhan atas peningkatan mengesahkan 3 (tiga) RUU Daerah Otonomi Baru
pemerataan kesempatan memperoleh keadilan (DOB) Papua, yaitu RUU tentang Pembentukan
serta peningkatan pelayanan hukum kepada Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua
masyarakat. RUU yang mengatur pembentukan Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi
PT tersebut telah diundangkan menjadi UU Nomor Papua Pegunungan pada 30 Juni 2022. Ketiga RUU ini
9 Tahun 2021 pada 7 Desember 2021. memiliki nilai penting sebagai instrumen hukum yang
memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan
28 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 29
