Page 26 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Pimpinan Baleg menerima audiensi
Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat
Aisiyah terkait pembahasan RUU tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Jakarta (30/3/2022)

sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI tidak mampu mengemban peran sebagai ibu kota
Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut Fungsi Legislasi negara karena pesatnya pertambahan penduduk
DPR terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a UU yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Setiap RUU yang dibahas lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang
oleh DPR dan Presiden harus mendapat persetujuan semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu
bersama DPR dan Presiden sebagaimana tertuang kota negara ke luar Pulau Jawa diharapkan dapat
dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. mendorong percepatan pengurangan kesenjangan
dan peningkatan pertumbuhan perekonomian
Mengawali tahun 2022, DPR mengesahkan RUU daerah di luar Pulau Jawa, terutama Kawasan
tentang IKN pada 18 Januari 2022. Penyusunan Indonesia bagian Timur. UU tentang IKN menjadi
RUU ini didasarkan pada urgensi pemindahan ibu dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan
kota negara yang telah disampaikan oleh Presiden atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan
Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR pada sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan
tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.
didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian
di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, yang RUU berikutnya menunjukkan komitmen DPR
mengakibatkan timbulnya kesenjangan ekonomi terhadap penghapusan segala bentuk penyiksaan
antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain itu, dan perlakuan yang merendahkan martabat
hasil kajian menyimpulkan bahwa DKI Jakarta sudah manusia, yaitu RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan

24 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 25