Page 28 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 28
Penyerahan RUU TPKS oleh Menteri PPPA
Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam Rapat
Paripurna pengesahan RUU TPKS menjadi UU.
Jakarta (12/04/2022)
perbaikan landasan hukum pembentukan wilayah pembentukan lembaga peradilan, khususnya
dengan pertimbangan UU pembentukan wilayah lembaga peradilan tingkat banding. Hal tersebut
yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perlu dituangkan dalam UU agar masyarakat dapat
perkembangan hukum. Beberapa dasar hukum lebih mudah melakukan upaya hukum tingkat
pembentukan wilayah yang telah yang telah selesai banding sehingga dapat mewujudkan prinsip
dibahas dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
pada Tahun Sidang 2021--2022, yaitu RUU tentang Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 7
Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Desember 2021 DPR mengesahkan 3 (tiga) RUU yang
Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi menjadi landasan hukum pembentukan pengadilan
Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, tinggi agama, pengadilan tinggi, dan pengadilan
RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tinggi tata usaha negara di beberapa wilayah.
tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang
Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
Riau, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan
Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Timur, dan RUU tentang Provinsi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Utara telah diundangkan Presiden menjadi
UU No. 8 Tahun 2021. UU No. 8 Tahun 2021 memberikan
Pembentukan beberapa provinsi baru di wilayah landasan hukum pembentukan PTA di Provinsi Bali
Indonesia yang telah dilakukan pada beberapa yang semula daerah hukumnya digabungkan dengan
tahun belakangan ini, berdampak pada kebutuhan PTA Mataram; PTA Papua Barat yang semula daerah
26 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 27
