Page 25 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 25

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman
                                                                  Andi Agtas menerima pandangan Pemerintah
                                                                  diwakili Menteri Koordinator Bidang
                                                                  Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui
                                                                  pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta
                                                                  Kerja untuk dibawa ke Rapat Paripurna,
                                                                  Jakarta (3/10/2020).









             Infografis Fungsi Legislasi 1 menunjukkan terdapat   diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya.
             32 (tiga puluh dua) RUU yang sudah selesai dan    Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat
             disetujui menjadi  UU, 9  (sembilan) RUU  yang    dalam pembentukan peraturan perundang-
             sedang dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat     undangan telah dituangkan dalam Pasal 96 UU
             I, dan 24 (dua puluh empat) RUU yang berada pada   Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
             tahap Penyusunan di DPR. Tahap Penyusunan di      UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
             DPR meliputi penyusunan oleh Anggota dan Alat     undangan. Penguatan tersebut merupakan bentuk
             Kelengkapan DPR sebanyak 9 (sembilan) RUU, dalam   tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.
             proses harmonisasi di Badan Legislasi sebanyak    91/PUU-XVIII/2020 yang dalam pertimbangannya
             9 (sembilan) RUU, dan dalam tahap menunggu        menyatakan bahwa berkenaan dengan asas
             Surat Presiden (Surpres) untuk memasuki tahap     keterbukaan harus menyertakan partisipasi
             Pembicaraan Tingkat I sebanyak 6 (enam)  RUU.     masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna
                                                               (meaningful participation) dengan tiga prasyarat,
             Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut,     yaitu right to be heard, right to be considered, dan right
             DPR senantiasa membuka seluas-luasnya ruang       to be explained yang merupakan pengejawantahan
             partisipasi masyarakat, baik pada tahap penyusunan,   perintah konstitusi Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.
             harmonisasi, maupun pembahasan. Penyerapan
             aspirasi publik dilakukan, antara lain, melalui rapat   Fungsi Legislasi DPR merupakan perwujudan DPR
             dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar,   sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk UU


             24 | Kinerja Legislasi                                                                                                                                                   Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30