Page 25 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 25
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman
Andi Agtas menerima pandangan Pemerintah
diwakili Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui
pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta
Kerja untuk dibawa ke Rapat Paripurna,
Jakarta (3/10/2020).
Infografis Fungsi Legislasi 1 menunjukkan terdapat diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya.
32 (tiga puluh dua) RUU yang sudah selesai dan Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat
disetujui menjadi UU, 9 (sembilan) RUU yang dalam pembentukan peraturan perundang-
sedang dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat undangan telah dituangkan dalam Pasal 96 UU
I, dan 24 (dua puluh empat) RUU yang berada pada Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
tahap Penyusunan di DPR. Tahap Penyusunan di UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
DPR meliputi penyusunan oleh Anggota dan Alat undangan. Penguatan tersebut merupakan bentuk
Kelengkapan DPR sebanyak 9 (sembilan) RUU, dalam tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.
proses harmonisasi di Badan Legislasi sebanyak 91/PUU-XVIII/2020 yang dalam pertimbangannya
9 (sembilan) RUU, dan dalam tahap menunggu menyatakan bahwa berkenaan dengan asas
Surat Presiden (Surpres) untuk memasuki tahap keterbukaan harus menyertakan partisipasi
Pembicaraan Tingkat I sebanyak 6 (enam) RUU. masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna
(meaningful participation) dengan tiga prasyarat,
Dalam semua tahapan pembentukan RUU tersebut, yaitu right to be heard, right to be considered, dan right
DPR senantiasa membuka seluas-luasnya ruang to be explained yang merupakan pengejawantahan
partisipasi masyarakat, baik pada tahap penyusunan, perintah konstitusi Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.
harmonisasi, maupun pembahasan. Penyerapan
aspirasi publik dilakukan, antara lain, melalui rapat Fungsi Legislasi DPR merupakan perwujudan DPR
dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk UU
24 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 25