Page 27 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 27

Suasana Ruang Rapat Paripurna DPR
                usai pengesahan RUU TPKS menjadi UU.
                Jakarta (12/04/2022)









             Seksual (RUU TPKS). DPR mengesahkan RUU TPKS      Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
             pada 12 April 2022. Pengesahan RUU TPKS ini juga   sebagaimana telah diundangkan menjadi UU No.
             sebagai bentuk komitmen DPR untuk menghapus       13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
             berbagai diskriminasi terhadap perempuan, anak,   UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
             dan penyandang disabilitas. Sebagai negara yang   undangan. Perubahan Kedua UU ini merupakan
             berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, RUU     tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.
             TPKS ini merupakan upaya pembaruan hukum          91/PUU-XVIII/2020 yang merupakan putusan atas
             untuk mengatasi perilaku seks bebas dan seks      pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang
             menyimpang karena perilaku tersebut tidak sesuai   Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Putusan
             dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya   tersebut antara lain memerintahkan agar segera
             bangsa. Pembaruan hukum melalui RUU TPKS          dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat
             memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk      menjadi pedoman di dalam pembentukan UU
             kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan     dengan  menggunakan  metode  omnibus law
             memulihkan korban; melaksanakan penegakan         yang mempunyai sifat kekhususan. Berdasarkan
             hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan       Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 dapat
             lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin   dilakukan perbaikan terhadap UU tentang Cipta
             praktik kekerasan seksual tidak selalu berulang.  Kerja guna memenuhi tata cara atau metode yang
             DPR juga melakukan perubahan terhadap RUU         pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-
             yang sangat penting dalam proses pembentukan      asas pembentukan UU.
             perundang-undangan, yaitu Perubahan Kedua
             terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang             Selain beberapa RUU tersebut, DPR melakukan


             26 | Kinerja Legislasi                                                                                                                                                   Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32