Page 41 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin
Iskandar menerima tanggapan pemerintah
terhadap UU HPP dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Jakarta (07/10/2021).

Perubahan materi pajak pertambahan nilai dan pasar karbon. Adapun ketentuan mengenai
pajak penjualan atas barang mewah meliputi perubahan ketentuan pada materi cukai
antara lain pengurangan pengecualian objek mengatur mengenai penambahan barang
pajak pertambahan nilai, pengaturan kembali kena cukai, kewenangan Pejabat Bea dan
fasilitas pajak pertambahan nilai, perubahan cukai, penyidikan, serta pembayaran sanksi
tarif pajak pertambahan nilai, dan pengenaan administratif.
tarif pajak pertambahan nilai final.
6. RUU tentang Pembentukan Pengadilan
Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan
terdapat materi Program Pengungkapan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama
Sukarela Wajib Pajak yang memberikan Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama
kesempatan kepada wajib pajak untuk Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi
mengungkapkan hartanya yang belum Agama Papua Barat
diungkapkan. selanjutnya terdapat pengaturan RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
baru mengenai pajak karbon yang dikenakan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
atas emisi karbon yang memberikan dampak tanggal 7 Desember 2021. RUU disahkan dan
negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan diundangkan Presiden tanggal 31 Desember
pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan 2021 menjadi UU No. 8 Tahun 2021 tentang
peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

40 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 41