Page 45 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 45
8. RUU tentang Pembentukan Pengadilan negara yang dipandang mendesak saat ini
Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, adalah di 4 (empat) ibukota provinsi yaitu
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Kota Palembang, Kota Banjarmasin, Kota
Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Mataram, dan Kota Manado.
Usaha Negara Manado
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR negara sebagai bagian dari penyelenggaraan
tanggal 7 Desember 2021. RUU disahkan dan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan
diundangkan Presiden tanggal 31 Desember tata usaha negara yang dibentuk dengan UU,
2021 menjadi UU No. 10 Tahun 2021 tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Manado. 9. RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Materi muatan dalam RUU ini yaitu dalam Kejaksaan Republik Indonesia
rangka meningkatkan pelayanan hukum RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
bagi masyarakat, mewujudkan tata peradilan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
yang sederhana, cepat, biaya ringan yang tanggal 7 Desember 2021. RUU disahkan dan
terjangkau serta peningkatan efisiensi dan diundangkan Presiden tanggal 31 Desember
efektivitas pelayanan pengadilan tinggi 2021 menjadi UU No. 11 Tahun 2021 tentang
tata usaha negara kepada masyarakat maka Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang
pembentukan pengadilan tinggi tata usaha Kejaksaan Republik Indonesia.
negara selaku pengadilan tingkat banding
dan selaku kawal depan Mahkamah Agung Materi muatan dalam RUU ini, yaitu
dipandang perlu dibentuk pengadilan menguatkan kedudukan Jaksa sebagai
tinggi tata usaha negara yang baru untuk pegawai negeri sipil dengan jabatan
menambah kapasitas pengadilan tinggi yang fungsional memiliki kekhususan yang
sudah terbentuk sebelumnya. mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dan penguatan organisasi, termasuk
pembentukan pengadilan tinggi tata usaha pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa
negara perlu dilakukan secara selektif. di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan
terencana dan bertahap yakni dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.
membentuk di beberapa ibukota provinsi
yang dipandang representatif dengan Perubahan dalam UU ini juga
mempertimbangkan penyebaran masyarakat, mengonsolidasikan beberapa kewenangan
volume perkara dan keberadaan pengadilan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang
tata usaha negara (pengadilan tingkat diatur dalam berbagai ketentuan peraturan
pertama) yang sudah terbentuk sebelumnya. perundang-undangan sehingga lebih
Pembentukan pengadilan tinggi tata usaha komprehensif dan dapat dilaksanakan
44 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 45
