Page 48 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 48
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan
menyampaikan laporan terkait rapat kerja
(raker) Komisi XI mengenai Rancangan
Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (RUU HKPD) menjadi UU.
Jakarta, (7/12/2021).
tujuan tersebut, hubungan keuangan antara Dengan kebijakan yang diatur dalam UU
Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah ini, diharapkan layanan kepada masyarakat
berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, di seluruh pelosok nusantara dapat makin
yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang merata dan dengan kualitas yang memadai.
mendukung alokasi sumber daya nasional Pengaturan-pengaturan yang terkait dengan
yang efisien, mengembangkan Hubungan pengelolaan perpajakan Daerah, TKD,
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah, dan pengendalian
pemerintahan daerah dalam meminimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ketimpangan vertikal dan horizontal melalui diharapkan memberikan kemampuan kepada
kebijakan TKD dan pembiayaan utang pemerintah daerah untuk secara bersama-
daerah, mendorong peningkatan kualitas sama dan sinergis dengan Pemerintah
Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan mencapai tujuan pembangunan nasional
fiskal antara Pemerintah dan daerah untuk dalam mendorong peningkatan kesejahteraan
penyelenggaraan layanan publik yang optimal masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang
dan menjaga kesinambungan fiskal. berkelanjutan.
46 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 47
