Page 47 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 47
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi
dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad
menerima tanggapan pemerintah terhadap RUU
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Manado dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.
Jakarta (07/12/2021).
10. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
Pusat dan Daerah dan pemerintahan daerah dan UU No. 28 Tahun
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
tanggal 7 Desember 2021. RUU disahkan Penyempurnaan implementasi hubungan
dan diundangkan Presiden tanggal 5 Januari keuangan antara Pemerintah Pusat dan
2022 menjadi UU No. 1 Tahun 2022 tentang pemerintahan daerah dilakukan sebagai
Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. upaya untuk menciptakan alokasi sumber
daya nasional yang efisien melalui
Materi muatan dalam RUU ini yaitu Penyusunan hubungan keuangan antara Pemerintah
UU ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya Pusat dan pemerintahan daerah yang
menyempurnakan pelaksanaan hubungan transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna
keuangan antara Pemerintah Pusat dan mewujudkan pemerataan layanan publik dan
pemerintahan daerah yang selama ini dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di
berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang seluruh pelosok NKRI. Dalam mewujudkan
46 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 47
