Page 51 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 51
“Kita semua perlu
mengingat bahwa lokasi
ibu kota yang baru adalah
sebuah kebutuhan dalam
menyambut era baru
kemajuan Indonesia”
Puan Maharani, Ketua DPR.
12. RUU tentang Ibu Kota Negara Selain itu, terdapat hasil kajian yang
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR lagi dapat mengemban peran sebagai ibu
tanggal 18 Januari 2022. RUU disahkan dan kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya
diundangkan Presiden tanggal 15 Februari pertambahan penduduk yang tidak terkendali,
2022 menjadi UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN. penurunan kondisi dan fungsi lingkungan,
dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin
Materi muatan dalam RUU ini didasari oleh menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota
urgensi pemindahan ibu kota negara yang negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong
sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden percepatan pengurangan kesenjangan dan
Republik Indonesia pada Sidang Tahunan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik di luar Pulau Jawa terutama kawasan Indonesia
Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. bagian timur. Penyusunan UU ini menjadi dasar
Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas
kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan
yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan
Jawa dan luar Jawa. kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.
50 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 51
