Page 59 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 59
22. RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 mekanisme Pembentukan Peraturan
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan,
Perundang-undangan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan penetapan hingga pengundangan.
Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
tanggal 25 Mei 2022. RUU disahkan dan 23. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat
diundangkan oleh Presiden tanggal 16 Juni RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
2022 menjadi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan oleh
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Presiden menjadi UU No. 17 Tahun 2022. Materi
Undangan. muatan dalam RUU ini yaitu untuk menegaskan
kedudukan Provinsi Sumatera Barat sebagai
RUU ini disusun untuk mewujudkan sebuah daerah otonom selama ini didasarkan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun
Penyusunan dan pembahasan RUU ini 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
juga merupakan tindak lanjut dari Putusan Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi
Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020. dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.
Materi muatan yang diatur dalam RUU ini 75), sebagai UU. Desain pengaturan Provinsi
antara lain: Sumatera Barat berdasarkan UU tersebut masih
1) menambahkan metode omnibus; menggunakan UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun
2) memperbaiki kesalahan teknis setelah 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
persetujuan bersama antar DPR dan sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak
Presiden dalam Rapat Paripurna dan relevan lagi dengan dinamika dan perubahan
sebelum pengesahan dan memperkuat hukum di masyarakat.
keterlibatan dan partisipasi masyarakat
yang bermakna; Berkaitan dengan itu, RUU ini dibentuk untuk
3) membentuk Peraturan Perundang- mengganti UU No. 61 Tahun 1958 tentang
undangan secara elektronik; Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19
4) mengubah sistem pendukung dari Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-
peneliti menjadi pejabat fungsional lain Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
yang ruang lingkup tugasnya terkait Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang- 1957 No. 75), sebagai UU yang memuat
undangan; penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian
5) mengubah teknik penyusunan Naskah cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta
Akademik; dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
6) mengubah teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan. 24. RUU tentang Provinsi Riau
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan
Pengesahan RUU ini diharapkan menjadi Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
landasan untuk penataan dan perbaikan tanggal 30 Juni 2022. RUU diundangkan oleh
58 | Kinerja Legislasi Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 59
