Page 77 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 77
B. Sasaran dan Indikator Pembangunan kemiskinan bulan Maret 2021 sebesar
Tahun 2022 10,14% atau 27,54 juta. Angka ini mengalami
Selain asumsi dasar ekonomi makro, peningkatan jika dibandingkan dengan tahun
pemerintah dan DPR juga menyepakati 2020 sebesar 9,78% dan tahun 2019 sebesar
besaran sasaran dan indikator pembangunan 9,41%. Untuk itu, diharapkan APBN 2022 bisa
tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada menurunkan tingkat kemiskinan ke angka satu
Infografis Fungsi Anggaran 2. digit, yaitu pada kisaran 8,5 - 9,0%.
Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya Berikutnya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan
angka pengangguran dan merubah formasi kenaikan angka ketimpangan (rasio gini) di
jumlah tenaga kerja pada masing-masing perkotaan dari 0,393 pada tahun 2020 menjadi
sektor. Pada Februari 2021 tercatat tingkat 0,401 pada tahun 2021. Dalam hal ini pemerintah
pangangguran sebesar 6,26% atau sekitar 8,75 dan Badan Anggaran DPR terus berupaya
juta penduduk. Angka ini meningkat 26,26% mendorong penurunan angka ketimpangan.
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pemerintah bersama Badan
Secara sektoral, industri pengolahan Anggaran DPR menetapkan rasio gini pada
mengalami defisit tenaga kerja yang paling level 0,376 - 0,378. Melalui berbagai kebijakan
dalam. Sektor ini mengalami pengurangan reformasi perpajakan dan program pemulihan
tenaga kerja hingga 1,7 juta pekerja. Sektor ekonomi nasional yang masih berlanjut pada
lainnya yang mengalami pengurangan pekerja tahun 2022 diyakini dapat menurunkan tingkat
cukup besar adalah sektor konstruksi sebanyak ketimpangan terutama di perkotaan.
608 ribu pekerja dan sektor jasa pendidikan
sebanyak 387,7 ribu pekerja. Sebaliknya Badan Anggaran DPR bersama dengan
beberapa sektor mengalami penambahan pemerintah juga menyepakati tingkat Indeks
tenaga kerja seperti sektor pertanian hingga Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022
2,77 ribu pekerja, sektor perdagangan pada level 73,41 - 73,46. Pada tahun 2020,
sebanyak 538,76 ribu pekerja, dan sektor jasa IPM di 22 kabupaten/kota (4,28%) berstatus
kesehatan sebanyak 22,81 ribu pekerja. Pada IPM rendah, 267 kabupaten/kota (51,95%)
tahun 2022, disepakati tingkat pengangguran berstatus sedang, dan 189 kabupaten/
berada di kisaran 5,5 - 6,3%. Tantangan yang kota (36,77%) berstatus IPM tinggi, serta 36
dihadapi pada tahun 2022 adalah mengurangi kabupaten/kota (7%) berstatus IPM sangat
tingkat pengangguran. Transformasi kebijakan tinggi. Dalam hal ini Badan Anggaran DPR
sektor tenaga kerja di tahun 2022 harus bisa mengharapkan pemerintah dapat fokus
menjawab pengurangan pengangguran, mendorong peningkatan IPM pada kabupaten/
terutama di usia produktif. Langkah ini kota berstatus IPM rendah dan sedang.
perlu dilakukan untuk mengantisipasi bonus
demografi pada tahun 2035. Sejalan dengan target peningkatan IPM,
pemerintah bersama dengan DPR terus
Selain tingkat pengangguran, pandemi berupaya untuk meningkatkan Nilai Tukar
Covid-19 juga menyebabkan meningkatnya Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
tingkat kemiskinan. BPS mencatat tingkat Pada APBN 2022, disepakati NTP dan NTN
76 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 77
