Page 82 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 82
Rp256,01 triliun atau 9,4% dari total anggaran Pemerintah telah menyepakati formulasi
belanja negara sebesar Rp2.714,16 triliun. subsidi listrik dan LPG. Untuk subsidi listrik, data
penerimanya akan terintegrasi di Data Terpadu
Adapun anggaran TKDD sebesar Rp769,61 Kesejahteraan Sosial (DTKS), menerapkan
triliun terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar kebijakan automatic tariff adjustment untuk
Rp701,61 triliun dan Dana Desa sebesar Rp68 pelanggan non-subsidi, serta menentukan
triliun. Jika dijabarkan kembali, dana Transfer besaran subsidi untuk setiap rumah tangga
ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan penerima subsidi listrik. Sedangkan terkait
sebesar Rp672,86 triliun (Dana Transfer subsidi LPG, diharapkan Pemerintah dapat segera
Umum Rp483,26 triliun dan Dana Transfer mengalihkan mekanisme distribusi LPG subsidi
Khusus Rp189,59 triliun); Dana Insentif Daerah dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup.
sebesar Rp7 triliun; serta Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun. Ketiga, anggaran TKDD diarahkan untuk
pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas
Dalam rangka pengelolaan anggaran tahun guna mendukung peningkatan kinerja daerah.
2022, DPR berharap Pemerintah dapat disiplin Dalam hal ini DPR mendorong Pemerintah agar
menjalankan arah kebijakan belanja negara penggunaan TKDD lebih efektif dan segera
tahun 2022, yaitu pertama, penguatan pemulihan melaksanakan reformasi fiskal dan birokrasi
ekonomi dan reformasi struktural. Kebijakan di daerah. Selain itu diharapkan Pemerintah
ini mengarahkan terbentuknya Sumber Daya juga dapat segera menerapkan pelaksanaan
Manusia (SDM) yang unggul untuk menopang program climate budget di daerah.
target pemulihan kesehatan rakyat, ketepatan
dan kecermatan dalam melaksanakan program Pada pembahasan APBN Tahun Anggaran
perlindungan sosial, pelaksanaan pendidikan 2022, DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa
yang berkualitas, serta mendorong transformasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua
ekonomi melalui peningkatan pembangunan dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran
infrastruktur dan reformasi birokrasi. 2022 sebesar 2,25% dari pagu Dana Alokasi
Umum (DAU) Nasional tahun 2022. Kebijakan
Kedua, penguatan spending better melalui perpanjangan dan peningkatan besaran Dana
fokus belanja prioritas dan berorientasi hasil Otsus menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum
(result base), efisiensi belanja non prioritas Nasional, harus disertai dengan perbaikan
baik di pusat maupun daerah, dan antisipatif dan penajaman kebijakan, baik yang terkait
terhadap berbagai faktor yang menjadi sumber dengan skema pengalokasian, penyaluran,
ketidakpastian. Dalam hal ini, beberapa contoh dan tata kelola Dana Otsus dalam bentuk block
sumber ketidakpastian antara lain yaitu potensi grant dan specific grant berdasarkan kinerja
meningkatnya pandemi Covid-19, bencana penggunaan sesuai ketentuan peraturan
alam, geopolitik dan keamanan global, serta perundang-undangan. Diharapkan kebijakan
reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih ini akan memberikan dampak signifikan bagi
tepat sasaran dan tepat waktu. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di
reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih Papua secara keseluruhan.
tepat sasaran dan tepat waktu, DPR bersama
80 | Kinerja Anggaran Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 81
