Page 122 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 122

BAB VI
                                                             SERAH TERIMA


             Peraturan yang dilanggar
             Perlem No.9 tahun 2019 7.18 Pemberian Kesempatan

             Dalam  hal  Penyedia  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai masa
             pelaksanaan kontrak  berakhir, namun Pejabat Penandatangan
             Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan,
             Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia
             untuk  menyelesaikan pekerjaan dengan  pengenaan sanksi  denda
             keterlambatan.
             Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
             pekerjaan dituangkan dalam  addendum  kontrak  yang  didalamnya
             mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada  Penyedia
             dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
             Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  menyelesaikan  pekerjaan
             sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya
             pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia
             untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran

             Simpulan
             Dari  peraturan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian
             addendumnya tidak memiliki  alasan  yang jelas, seharusnya kalau
             keterlambatan dikarenakan kesalahan penyedia maka  addendum
             diperbolehkan sepanjang penyedia dikenakan denda keterlambatan
             dengan besaran seperti yang di atur dalam kontrak.



                 Simpulan
                 1.  Siapa
                    Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.
                 2.  Perbuatan Melawan Hukum.
                    Membuat addendum karena ketidakmampuan penyedia
                    tanpa dikenakan denda keterlambatan, sehingga berpotensi
                    merugikan keuangan negara/daerah/korpoasi,
                    Hal ini melanggar ….…
                 3.  Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
                    Belum ada karena belum terjadi.
                 4.  Merugikan Negara/daerah/korporasi
                    Belum ada karena belum terjadi



                                                                      117
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127