Page 125 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 125

Piping Effrianto, S.E., M.Si. CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA

                  kepada petani dalam rangka  menjamin ketersediaan benih dan
                  pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan  peningkatan
                  ketahanan pangan

               f.  pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan
                  perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah  yang
                  dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan
               g.  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya
                  dapat  dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak  yang
                  telah mendapat izin dari  pemegang hak paten, atau pihak  yang
                  menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah
               h.  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan
                  Tender ulang mengalami kegagalan.
               Pasal 50 ayat 5 juga menjelaskan Pelaksanaan  E-purchasing  wajib
               dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
               nasional dan/atau strategis  yang  ditetapkan  oleh menteri, kepala
               lembaga, atau kepala daerah.

               3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, menjelaskan Pokja Pemilihan
               menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis
               barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu
               Anggaran/HPS, rancangan kontrak hasil analisis pasar dan/atau hasil
               konsolidasi.



               Simpulan
               Penggunaan metode PL harus benar-benar harus sesuai dengan
               kriteria yang tertulis dalam Peraturan Presidan No.16 tahun 2018 dan
               peraturan turunannya, bila tidak jangan  menggunakan metode  PL  …
               (walau KPA nya anak PL …hehehe this is joke)).

















               120                 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   120   121   122   123   124   125   126   127   128